Jenis Jenis Hiu yang Dilarang Ditangkap dan Diperdagangkan

Hiu koboi (Carcharhinus longimanus)

Hiu martil (Sphyrna zigaena)

Indonesia merupakan penghasil ikan hiu terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 12,31% dari total produksi dunia. Dan tercatat terdapat 116 jenis hiu yang ada di perairan Indonesia, namun demikian produksi hiu indonesia semakin tahun semakin menurunkarena tingkat penangkapannya yang semakin tinggi. Upaya penangkapannya yang semakin meningkat akibat ‘tergiur’ dengan harga yang sangat tinggi dari sirip dan bagian tubuh lainnya dari hiu.

Fenomena di atas perlu diantisipasi dengan tindakan konservasi terhadap jenis jenis hiu tertentu. Tindakan konservasi adalah perlindungan, pelestarian dan pemanfaatannya (3P). Apabila salah satu jenis biota sudah diberikan status perlindungannya dengan serangkaian peraturan formal, maka rangkaian kegiatan berikutnya berupa pelestarian dan pemanfaatan wajib untuk dilaksanakan. Itulah konservasi.

Berikut adalah jenis jenis ikan hiu yang sudah ada aturan penangkapan dan perdagangannya:

No	Jenis Hiu		Peraturan	Pengaturan

1	Pristis Microdon		PP. No. 7 Tahun 1999	Status : dilindungi

		Hiu Gergaji, hiu sentani		(tidak boleh ditangkap dan diperdagangkan baik utuh, bagian bagiannya atau produk turunan/olahannya)
		Sawfish

2	Rhincodon typus		Kep. Men. KP No. 18 Tahun 2013	Status: perlindungan penuh
		Hiu Paus, hiu bodoh, hiu geger lintang, hiu totol, hiu bintang, hiu bingkoh		(tidak boleh ditangkap dan diperdagangkan baik utuh atau bagian-bagian tubuhnya atau produk turunan/olahannya)
		Whale shark

3	Carcharhinus longimanus		Per. Men. KP No. 59 Tahun 2014	Status: larangan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (larangan di ekspor)
		Ikan hiu koboi, cucut koboi
		Oceanic whitetip shark
			IUCN	Status: *Vunerable* (rawan terancam punah)
			CITES	Status: Appendik II

4	Sphyrna lewini		Per. Men. KP No. 59 Tahun 2014	Status: larangan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (dilarang di ekspor)
		Ikan hiu martil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil
		Scalloped hammerhead shark
			IUCN	Status: *Endangered* (terancam punah)
			CITES	Status: Appendik II

5	Shpyrna zygaena		Per. Men. KP No. 59 Tahun 2014	Status: larangan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (larangan diekspor)
		Ikan hiu martil, hiu caping
		Smooth hammerhead shark
			IUCN	Status: *Vunerable* (rawan terancam punah)
			CITES	Status: Appendik II

6	Sphyrna mokarran		Per. Men. KP No. 59 Tahun 2014	Status: larangan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (dilarang diekspor)
		Ikan hiumartil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil
		Great hammerhead shark
			IUCN	Status: *Vunerable* (rawan terancam punah)
			CITES	Status: Appendik II

7	Alopias pelagicus		Per. Men. KP No. 12 Tahun 2012	Status: *)
		Hiu tikus, hiu monyet	IOTC 10/12	Status: tidak boleh ditangkap oleh kapal penangkap ikan di laut lepas, sejak tanggal 30 Juni 2012 dengan mengadopsi resolusi Indian Ocean Tuna Commision
		Pelagic thresher shark

			IUCN	Status: *Vunerable* (rawan terancam punah)

8	Alopias superciliosus		Per. Men. KP No. 12 Tahun 2012	Status: *)
		Hiu lutung, hiu pahitan	IOTC 10/12	Status: tidak boleh ditangkap oleh kapal penangkap ikan di laut lepas, sejak tanggal 30 Juni 2012 dengan mengadopsi resolusi Indian Ocean Tuna Commision
		Bigeye Thresher Shark

			IUCN	Status: *Vunerable* (rawan terancam punah)

9	Alopias vulpinus		Per. Men. KP No. 12 Tahun 2012	Status: *)
		Hiu rubah laut	IOTC 10/12	Status: tidak boleh ditangkap oleh kapal penangkapan ikan di laut lepas, sejak tanggal 30 Juni 2012 dengan mengadopsi resolusi Indian Ocean Tuna Commision
		Common thresher

			IUCN	Status: *Vunerable* (rawan terancam punah)

*) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Bab X mengenai Tindakan Konservasi dan Pengelolaan Hasil Tangkapan Sampingan (Bycacth) yang secara ekologi terkait dengan perikanan tuna. Pasal 39 bahwa “Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas yang memperoleh hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna berupa hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet wajib melakukan tindakan konservasi”. Khusus untuk hiu monyet tindakan konservasi yang harus dilakukan tertuang dalam Pasal 43 yang berbunyi : “(1) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa hiu monyet dengan ketentuan harus dilepaskan dalam keadaan hidup; (2) Dalam hal hiu monyet yang tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati, nakhoda harus melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan untuk dibuat surat keterangan guna dilaporkan kepada Direktur Jenderal; (3) Setiap kapal penangkap ikan yang menangkap, memindahkan, mendaratkan, menyimpan, dan/atau menjual hiu monyet (thresher sharks) dari semua family Alopiidae baik utuh maupun bagiannya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)”. Sanksi yang dimaksud berupa sanksi administrasi, mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan SIPI atau SIKPI.