TentangPerikanan dan Hiu dan Pari diIndonesia
1. | Keragaman Spesies | 1. Didunia teridentifikasi lebih 400 spesies ikan hiu dan pari; 2. Indonesia, sekitar 221 spesies hiu dan pari ditemukan selama survey tahun 2006 (ACIAR); | ||||||||
2. | Status Konservasi Hiu di Dunia | CITES; 1. Pada COP CITES ke 12, 2 spesies ikan hiu masuk dalam daftar Appendik II, yaitu : Cetorhinus maximus dan Rhyncodon typus 2. Pada COP CITES ke 13, 1 spesies ikan hiu juga masuk dalam daftar Appendik II, yaitu Carcharodon carcharhias 3. Pada COP 14, hiu jenis Pristidae (kecuali Pritis microdon) masuk dalam Daftar Appendik I CITES; 4. Pada COP 15, 6 spesies hiu juga diusulkan untuk masuk dalam Daftar Appendik II CITES, yaitu : (1) Sphyrna leweni, (2) Sphyrna zygaena, dan (3) Sphyrna mokarran, (4) Carcharhinus plumbeus, (5) Carcharhinus obscurus dan (6) Carcharhinus longimanus. Namun dalam COP tersebut belum ada kesepakatan untuk menempatkan hiu dalam tambahan daftar Appendik. 5. Pada COP 16 (Maret 2013), 4 spesies hiu juga dimasukkan ke dalam Daftar Appendik II CITES, yaitu : (1) Sphyrna lewini, (2) Sphyrna mokkaran, (3) Sphyrna zygaena dan (4) Carcharhinus longimanus | ||||||||
IOTC; Indian Ocean Tuna Commission, telah mewajibkan negara anggota IOTC (termasuk indonesia) untuk melarang penangkapan thresher shark (famili Alopiidae) di wilayah IOTC. | ||||||||||
IUCN Berdasarkan data IUCN, 40 spesies hiu termasuk dalam daftar yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah (1 spesies dalam kategori sangat terancam/ critically endangered; 11 speseis dalam kategori vulnerable/rawan dan 28 speseis dalam kategori near threatened/hampir terancam). | ||||||||||
3. | Status Konservasi Hiu di Indonesia | 1. Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999, telah menetapkan hiu gergaji (Pritis spp) dinyatakan sebagai jenis hiu dilindungi; 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/KepMen-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu paus (Rhyncodon typus). 3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4/KepMen-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari Manta 4. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan No. 34/PerMen-KP/2015 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharinus longimatus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. | ||||||||
4. | Isu Perikanan Hiu di Indonesia | 1. Ikan hiu banyak tertangkap oleh nelayan sebagai hasil tangkapan sampingan (by-catch), terutama dalam pengoperasian gillnet, pukat dan rawai. 2. Isu tentang perikanan sirip hiu (finning) oleh nelayan Indonesia yang banyak dihembuskan tidak semuanya benar, daging ikan hiu yang ditangkap tidak dibuang, tetapi dimanfaatkan sebagai bahan makanan. | ||||||||
5. | Nilai Ekonomi Perikanan Hiu di Indonesia | 1. Penangkapan ikan hiu masih menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat nelayan skala kecil, bukan untuk kebutuhan perdagangan komersial; 2. Tingginya permintaan dan harga sirip hiu dunia juga memberikan andil dalam peningkatan produksi perikanan hiu di Indonesia. | ||||||||
6. | Langkah-langkah pengelolaan perikanan hiu di Indonesia | 1. Penyusunan Regulasi tentang status konservasi (perlindungan) untuk jenis-jenis hiu dan pari lainnya yang terancam punah. 2. Menerbitkan Rencana Aksi Nasional/RAN atau National Plan of Action/NPOA perikanan hiu dan pari, dengan aksi pokok : (a). Antisipasi spesies ikan yang telah masuk daftar merah (red list) IUCN yang umumnya akan segera dibahas pada CoP CITES berikutnya, untuk memasukkan spesies tersebut ke dalam daftar apendiks CITES. Contoh: Pada CoP CITES ke 17 di Afrika Selatan pada Oktober 2016, Negara Maldives mengusulkan jenis hiu tikus atau hiu monyet (alopias spp.) untuk dimasukkan ke dalam daftar apendiks CITES; (b). Memperkuat data dan informasi tentang perikanan hiu dan pari (perbaikan metode pengumpulan data dan peningkatan kapasitas SDM); (c) Pelaksanaan riset/penelitian; (d) Perbaikan langkah-langkah pengelolaan (salah satunya melalui penetapan kawasan konservasi ekossistem pesisir yang merupakan habitat penting ikan hiu) (e) Memperkuat aspek kelembagaan, dan (f) Peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat; NPOA atau RAN Konservasi Hiu dan Pari disusun sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya International Plan of Action hiu oleh Negara-negara anggota PBB melalui FAO pada tahun 1999. Walaupun penyusunan NPOA hiu oleh Negara Negara anggota FAO bersifat sukarela, namun karena Indonesia memandang penting akan konservasi Hiu dan Pari maka Indonesia menyusun NPOA tersebut.
|
0 komentar: