Pedoman Umum Penanganan Hasil Tangkap Sampingan by-catch Penyu Pedoman Umum Penanganan Hasil Tangkap Sampingan by-catch Penyu

Pedoman Umum Penanganan Hasil Tangkap Sampingan by-catch Penyu (link download)

Perairan Indonesia merupakan tempat hidup dan daerah mencari makan bagi berbagai biota perairan, termasuk penyu. Penyu merupakan biota perairan langka yang dilindungi dan harus dijaga kelestariannya . Wilayah perairan tersebut juga merupakan daerah penangkapan ikan, sehingga seringkali dalam kegiatan penangkapan ikan penyu tertangkap secara tidak sengaja . Penyu dapat tertarik dengan jenis umpan yang digunakan ataupun terjaring saat mencari makan atau beruaya. Terperangkapnya penyu dalam kegiatan penangkapan ikan sepertinya sulit untuk dihindarkan, yang paling mungkin dilakukan adalah upaya untuk mengurangi jumlah by-catch dan mengurangi kematian penyu yang tertangkap .

Pedoman Umum Penanganan Hasil Tangkap Sampingan (By­Catch) Penyu Pada Kegiatan Penangkapan Ikan pada kegiatan penangkapan ikan ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi nelayan dan stakeholders terkait lainnya dalam rangka menyelamatkan penyu yang tertangkap secara tidak sengaja dalam kegiatan penangkapan ikan. Upaya penanganan ini merupakan salah satu aksi nyata bidang konservasi dalam rangka menjaga kelestarian penyu.

Buku: Pedoman Umum Penanganan Hasil Tangkap Sampingan Penyu

Read More --►

Pengelolaan Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) dan Aspek Regulasinya di Indonesia Pengelolaan Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) dan Aspek Regulasinya di Indonesia

Latar Belakang

Ikan napoleon adalah jenis ikan karang atau hidup disekitar terumbu karang dan tersebar di seluruh perairan Indonesia, secara alami jumlah populasi ikan Napoleon relatif rendah, biasanya secara visual terlihat antara 2 – 4 ekor dengan variasiasi ukuran antara 40 – 120 cm. Ikan Napoleon mencapai dewasa atau matang gonad pada usia 4 – 5 tahun, dapat mencapai ukuran 1,5 meter dengan berat 180 kg dan berumur panjang dan dapat mencapai umur 50 tahun, hidup secara soliter di perairan tropis dengan kedalaman antara 2 – 60 meter. Wilayah  sebarannya di dunia meliputi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Ikan napoleon dalam bahasa Inggris dikenal dengan beberapa nama seperti Giant Wrasse, Humphead, Humphead Wrasse, Maori Wrasse, Napoleon Wrasse, Truck Wrasse, dan Undulate Wrasse. Sedangkan nama ilmiah hewan ini adalah Cheilinus undulatus. Dalam bahasa pasar lokal biasa disebut mameng.

Ikan napoleon tergolong ikan yang lambat untuk matang seksual (umur 5-7 tahun). Ikan ini akan berganti kelamin dari betina menjadi jantan saat dewasa (hemafrodit protogini). Usianya yang panjang membuat kemampuan recovery untuk menggantikan ikan yang mati sangat lambat.  Kebanyakan ikan yang ditangkap adalah ukuran anakan atau setara ukuran kurang dari 50cm. Ukuran ini paling disukai konsumen karena sesuai dengan ukuran piring yang disajikan.

Karena populasinya di alam sudah menurun dan masuk dalam daftar apendiks 2 CITES, maka secara nasional, ikan napoleon  berstatus dilindungi secara terbatas. Dilindungi secara terbatas berdasarkan ukuran. Pada ukuran dilindungi itulah, ikan napoleon tidak boleh ditangkap, diperdagangkan, dan dikonsumsi (tidak boleh dimanfaatkan), sedangkan ukuran ikan napoleon diluar ukuran yang dilindungi, diperbolehkan untuk dimanfaatkan, itu-pun sebesar kuota penangkapannya dan dari wilayah provinsi yang mendapat kuota penangkapan tersebut.

Cara Penangkapan Ikan napoleon di alam

Secara umum, ikan napoleon ditangkap dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Ikan ini ditangkap dengan cara mengejarnya, hingga dia bersembunyi masuk di antara celah koloni karang. Sesudah bersembunyi maka akan disemprotkan cairan cyanida. Ketika ikan menjadi mabuk maka ikan akan keluar dari persembunyiannya dan akan dapat ditangkap dengan mudah. Apabila sesudah mabuk ikan tidak keluar dari koloni karang maka karangnya yang akan dibongkar.  Hal ini berakibat karang akan mati karena terkena cyanida atau  karangnya menjadi rusak secara fisik karena dibongkar. Penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan penangkapan yang dilakukan secara tidak terkontrol, akan  mengakibatkan populasi ikan napoleon di alam menjadi turun dratis dan disertai dengan kerusakan lingkungan sekitarnya. Selain itu, karena Ikan napoleon juga memiliki kebiasaan bergerombol dalam jumlah banyak saat bereproduksi, maka pada saat reproduksi inilah, nelayan menjadikan target istimewa penangkapannyaoleh nelayan. Menjadi fenomena yang umum terjadi di Indonesia semakin tinggi harga suatu komoditas semakin cepat komoditas itu menjadi langka.

Populasi di Alam

Sejak tahun 2005 LIPI bersama IUCN yang dibantu tenaga ahli dari Hongkong University telah melakukan monitoring populasi Ikan Napoleon di 6 lokasi yaitu di Kangean (Madura), Komodo, Bunaken, Raja Ampat, Banda dan Maratua (kep. Derawan). Pemilihan lokasi berdasarkan keterwakilan dari tingkat eksploitasi berat, sedang dan ringan. Hasil monitoring terakhir 2014, menunjukan bahwa populasi Ikan Napoleon di Komodo dan Maratua menunujukan terjadi penurunan, sedangkan di Banda dan Raja Ampat menunjukkan terjadinya kenaikan dan di Bunaken dan Kangean populasinya stabil.

Perdagangan Internasional Ikan Napoleon

Ikan napoleon bukan untuk pasar dalam negeri. Karena di dalam negeri tidak ada yang menyukai ikan ini. Ikan ini berasa wangur dan anyeb (berasa tawar dan tak pernah kering kalau dimasak). Ikan napoleon merupakan komoditas primadona yang diperdagangkan secara hidup, dengan dan tujuan utama pasar Hongkong dan beberapa negara di Asia Timur, seperti Cina, Jepang, dan Taiwan. Ikan ini diperjualbelikan, baik sebagai ikan hias maupun sebagai ikan konsumsi yang berharga mahal. Ikan Napoleon merupakan komoditas yang dijual secara hidup dengan ukuran termahal antara 1 – 1,2 kg/ekor. Harga ikan Napoleon ditingkat nelayan Anambas pada tahun 2013 telah mencapai US$ 185/ekor. Dan ditingkat restoran di Honkong dan di Cina tentunya akan berlipat. Ukuran ikan semakin besar harganya semakin turun dan ikan yang mati harganya sangat rendah. Mengapa orang Cina mau membayar begitu mahal ikan Napoleon oleh karena ikan dianggap makanan luxurious dan excotic. Konon apabila anda memesan Ikan napoleon maka akan menaikan prestise dan gengsi anda oleh karena ikan napoleon merupakan makanan  raja-raja dijaman dahulu. Tidak seperti komoditas unik lainnya yang selalu  dipromosikan berkasiat  obat atau aprodosik, ikan napoleon tidak mengandung kedua zat tersebut. Meningkatnya perekonomian Cina meningkatkan jumlah orang kaya dan meningkatkan pula permintaan makanan yang eksotik dan dan dapat meningkatkan prestise. Dampak dari permintaan yang tinggi membuat populasi ikan ini di alam menurun drastis sehingga statusnya menjadi  rentan (vulnerable) mengalami kepunahan.

Akibat statusnya yang rentan kepunahan, beberapa negara yang memiliki sumberdaya ikan napoleon sudah menghentikan total penangkapan dan ekspor ikan ini. Negara-negara yang sudah mengambil tindakan terkait pengelolaan ikan napoleon adalah: Australia sudah melarang total untuk diperdagangkan. Maladewa juga sudah melarang karena ikan napoleon memiliki manfaat yang lebih besar untuk pariwisata selam. Negara lain yang dulunya juga pensupplai pasar internasional, seperti Filipina, Papua Nugini dan Palau juga sudah menghentikan penangkapan dari alam. Bahkan China hanya memperbolehkan ikan napoleon ditangkap di perairannya untuk kebutuhan konservasi. 

Pembesaran Ikan Napoleon di Dalam Keramba di Kab. Anambas dan Kab. Natuna- Provinsi Kepulauan Riau

Fenomena pembesaran anakan ikan napoleon  juvenil dengan ukuran (1-2cm) hingga layak jual yang dilakukan oleh nelayan  Kab. Anambas dan Kab.Natuna adalah suatu harapan bahwa pemanfaatan ikan napoleon dapat dilakukan dengan benar. Secara prinsip konservasi hal ini juga dapat dibenarkan yaitu dengan alasan meningkatkan kelulusan hidup dari juvenil ikan napoleon. Secara alami tingkat kelulusan hidup sangat-sangat rendah dibawah 1 % dan tingkat kematian terbesar ikan ini adalah pada saat juvenil. Dengan menangkap ikan ini pada saat masih juvenil dan merawat serta memeliharanya hingga besar berarti meningkatkan kelulusan hidup Ikan napoleon. Keunikan dan keahlian nelayan Anambas dan Natuna membesarkan Ikan napoleon tidak dijumpai ditempat lain di Indonesia bahkan di dunia. Keahlian yang telah dipraktekan beberapa tahun dan telah terbukti dapat menghasikan ikan napoleon layak jual tidak dipunyai oleh nelayan wilayah lain perlu mendapat apresiasi. Praktek pembesaran ikan napoleon di Anambas dan Natuna belum sempurna perlu perbaikan-perbaikan dan membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian sumber benih dan lingkungannya. Peraturan tata cara pengelolaan dan legalitas berusaha bagi nelayan yang membesarkan anakan Ikan napoleon perlu diberikan agar mereka dapat menjalankan usahanya dengan kepastian hukum yang jelas. Jika diperlukan dilakukan sertifikasi nelayan yang melalkukan pembesaran  Ikan napoleon. Pada akhirnya mereka dapat menjual produk yang bernilai tinggi secara legal sesuai ketentuan yang berlaku dan pada gilirannya akan dapat mensejahterakan kehidupnya.

Regulasi dan Status Konservasi

a.         Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan Keputusan Menteri KP No. 37 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus). Penetapan ini sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Biologi, LIPI No. 757/IPH.1/HK.04.04/III/2013 tentang Rekomendasi Perlindungan untuk ikan napoleon (Cheilinus undulatus).  Di dalam Kepmen KP tersebut diatur bahwa ikan napoleon dilarang dimanfaatkan pada ukuran 100 gram – 1000 gram dan ukuran di atas 3000 gram. Pengaturan ini mengakomodir kepentingan ekonomi dan kepentingan konservasi, dimana permintaan pasar ekspor paling banyak pada ukuran tersebut, sedangkan dari sisi konservasi pada ukuran 1000 gram ikan napoleon diprediksi sudah pernah memijah dan pada ukuran > 3000gr, ikan napoleon sedang masa berkembang biak. Sehingga, dengan status dilindungi secara terbatas menurut ukuran (dilindungi ukuran 100 gr s/d 1000 gr dan > 3000 gr) berarti memberikan kesempatan kepada napoleon untuk berkembang biak. Selain itu pengaturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan rekruitmen juvenile napoleon dari kematian alami di habitatnya, melalui upaya pembesaran dan pembudidayaan di keramba yaitu dengan diperbolehkannya menangkap ikan napoleon yang berukuran < 100 gr.

Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) sebagai Management Authorithy CITES telah mengatur penangkapan dan perdagangan ikan napoleon ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di antaranya yaitu memberikan kuota untuk masing-masing daerah, ketentuan berat ikan yang boleh diekspor hanya ikan napoleon dengan berat antara 1 – 3 kg saja, dan hanya boleh ditangkap dengan pancing, bubu dan jaring insang oleh nelayan tradisional.

Dalam perdagangan ekspor komoditi sektor kelautan, anakan dan Ikan napoleon hidup merupakan komoditi yang diawasi ekspornya. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI No.07/M-DAG PER/4/2005 Tanggal 19 April 2005 dalam rangka mengendalikan ekspor beberapa komoditi sesuai dengan ketentuan internasional. 

b.        CITES

Ikan napoleon telah masuk dalam apendik II CITES (Convention International Trade on Endanger Species flora and fauna) Pada COP ke 13 CITES tahun 2004. Oleh karena itu semua perdagangan Ikan Napoleon secara internasional  haruslah mengikuti peraturan dan ketentuan  yang ditetapkan oleh CITES. Pada prinsipnya pengaturan yang dilakukan oleh CITES meliputi tiga hal yaitu  komoditas sumberdaya yang diperdagangkan haruslah (1) sustainablity, (2) adanya tracebility dan (3) legality. Sustainability harus dibutikan bahwa pemafaatan ikan napoleon yang lestari dan tidak merusak lingkungannya, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan dokumen NDF (non detrimental finding). Tracebility adalah ikan Napoleon yang diperdagangkan harus dapat ditelusuri asal usulnya dan legality adalah dokumen pendukung yang menyatakan bahwa Ikan napoleon yang diperdagangkan adalah syah secara aturan pemerintah negara pengekspor. CITES mewajibkan perdagangan hanya dilakukan lewat jalur udara untuk memperketat pengawasan.

c.    Kuota Perdagangan Ikan Napoleon Indonesia

        Karena ikan napoleon termasuk dalam daftar apendiks 2 CITES, maka perdagangan internasional dari ikan napoleon ini ‘diperbolehkan dengan pengawasan yang ketat’. Salah satu cara ‘pengawasan yang ketat’ yang dimaksud adalah perdagangannya menggunakan mekanisme kuota. Tahun 2005-2009 pemerintah menetapkan kuota ikan napoleon sebanyak 8.000 ekor. Namun pada tahun 2012, LIPI selaku Otoritas Kelimuan telah merekomendasikan jumlah tangkap ikan napoleon sebesar 2.000 ekor. Penurunan jumlah kuota tangkap ini bertujuan untuk perbaikan manajemen dengan memaksa ekspor melalui udara karena banyak sumber yang menyebutkan bahwa perdagangan ilegal ikan napoleon dalam jumlah besar melalui jalur laut sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Jumlah ikan yang diselundupkan dan diperdagangkan secara ilegal jauh lebih besar dari jumlah yang seharusnya diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia.

d.         IUCN

         Lembaga internasional IUCN memasukkan ikan napoleon dalam daftar merah dengan status terancam (endangered) pada tahun 1996. Status terancam ini didasarkan pada penurunan populasi hingga 50% dalam 3 generasi terakhir dan rentan untuk mengalami penurunan drastis dalam waktu dekat.  Ini menunjukkan bahwa secara global populasi ikan napoleon mengalami ancaman yang serius, sehingga diperlukan langkah-langkah konservasi oleh negara-negara yang merupakan range state dari sebaran ikan napoleon dunia.

Ikan Napoleon yang Boleh Dimanfaatkan / Ditangkap dan Diperdagangkan

Pemanfaatan (penangkapan dan perdagangan ikan napoleon), harus mengacu kepada:

1.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 tahun 2013 tentang PerilindunganTerbatas Ikan Napoleon (Cheilinus undulates).

2.    Keputusan Ditjen PHKA-Kemen LH dan Kehutanan No. SK. 51/IV.SET/2015 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar Periode Tahun 2015

3.    Apendiks 2 CITES

		Tangkap	Ekspor
No	Nama Jenis	Jatah		Lokasi Tangkap	Keterangan
KELAS FISH (ACTINOPTERYGII)
1	Cheilinus undulatus	2000 1000 600 200 200	2000	Kepri Maluku Kaltim Sulsel	Total Untuk Napoleon Wrasse ekspor yang dijinkan diangkut melalui udara saja, khusus untuk Anambas, sedang dipertimbangkan untuk diberikan kuota khusus untuk juvenile. Besarnya kuota juvenile menunggu data dari KKP Anambas.

 Tabel: Kuota Tangkap dan Ekspor Ikan Napoleon 2015

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 37 tahun 2013, ukuran ikan napoleon yang boleh dimanfaatkan ( ditangkap dan diperdagangkan) adalah ukuran < 100gr dan ukuran 1000gr s/d 3000 gr (yang dilindungi ukuran 100 gr s/d 1000 gr dan > 3000 gr). Ikan napoleon yang boleh ditangkap dan diperdagangkan untuk kepentingan ekspor sesuai Keputusan Dirjen PHKA No.51/IV-SET/2015 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar Periode tahun 2015 yaitu  sebesar 2000 ekor adalah kuota penangkapan dari perairan alam dan semuanya diperuntukan pasar ekspor. Kuota penangkapan dan ekspor itu adalah  ikan napoleon yang berukuran  1000gr s/d 3000 gr. bukan dari ukuran ikan napoleon yang dilindungi).

Pronvinsi yang memiliki kuota penangkapan dan ekspor hanya ada 4 provinsi, yaitu: Provinsi Kepri = 1000 ekor, Maluku = 600 ekor, Kaltim = 200 ekor, dan Sulsel = 200 ekor. Jumlah keseluruhan secara nasional, kuota penangkapan dan kuota ekspor adalah 2000 ekor.

Pengendalian pemanfaatan ikan Napoleon melalui mekanisme penetapan kuota tidak berjalan efektif, hal ini disebabkan oleh sifat dari mitra dagang negara pengimpor dan cara berdagang serta cara pengiriman Ikan Napoleon.

Tata cara perdagangan ikan Napoleon yang selama ini terjadi di Indonesia adalah tidak sesuai dengan norma yang selama ini berjalan yang diawasai oleh CITES, hal ini disebabkan  mitra dagang atau negara pengimpor tidak mau menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Berbeda apabila mitra dagang atau negara pengimpornya adalah negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang, yang mau mengawasi perdagangan komoditas yang telah masuk dalam apendik CITES. Meraka akan mengawasi dengan ketat sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga kemungkinan terjadinya penyelundupan sangat kecil. Ikan napoleon dari Indonesia umumnya  di ekspor dilakukan secara illegal melalui laut dan transaksi dilakukan di laut serta langsung dibawa kenegara pengimpor yang antara lain Singapore, Hongkong, Cina dan Taiwan. Peraturan yang mewajibkan pengekspor melakukan perdagangan melalui udara dengan kuota yang minimum tidak efektif.

Pada tahun 2012, telah ada wacana untuk menyetop perdagangan ikan Napoleon, namun muncul suatu  fenomena yang sangat unik dan menarik dan tidak ada ditempat lain di Indonesia dan bahkan di dunia, yaitu keberhasilan masyarakat Anambas membesarkan juvenil atau anakan ikan Napoleon hingga ukuran layak jual. Saat ini, usaha pembesaran ikan napoleon di karamba oleh masyarakat di Kabupaten Anambas dan kabupaten Natuna, telah menjadi salah satu sumber pemasukan yang signifikan bagi masyarakat setempat. Pendampingan dan pembinaan dari pemerintah sangat diperlukan, terutama mendorong kepada secretariat CITES untuk tidak memasukkan ikan napoleon hasil pembesaran di karamba kedalam ketentuan CITES. Sampai saat ini, ikan napoleon dari hasil pembesaran di karamba (sea ranching) belum diakui sebagai hasil budidaya, masih diperlakukan sebagai ikan hasil tangkapan dari alam. Hal tersebut berkonsekuensi terhadap perdagangan internasionalnya yaitu tetap diberlakukan kuota perdagangan ekspornya.

Upaya-Upaya  yang Sudah Dilakukan

a.         Penyusunan dokumen rencana aksi pengelolaan

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil-Kementerian Kelautan dan Perikanan berinisiasi menyusun dokumen Rencana Aksi Konservasi (RAK) Ikan Napoleon yang dilakukan dalam rangka merumuskan rencana program yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan dalam rangka melaksanakan mandat terkait dengan pengaturan pemanfaatan ikan napoleon, termasuk pengaturan dalam kerangka konvensi CITES.  Pelaksanaan program konservasi ikan napoleon melibatkan berbagai instansi terkait, untuk dapat mensinergikan program pada masing-masing instansi. 

Dokumen RAK ikan napoleon saat ini masih dalam proses pembahasan bersama dengan instansi terkait dan para pakar dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2015 ini.  Dokumen RAK ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam rangka pelaksanaan program konservasi ikan napoleon.

b.        Upaya perlindungan

Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam rangka perlindungan ikan napoleon diantaranya adalah :

(1)    Menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 tahun 2013.

(2)    Melakukan sosialisasi regulasi perlindungan terbatas ikan napoleon kepada lembaga/instansi terkait di pusat dan masyarakat di daerah.

(3)    Menyiapkan pedoman pelaksanaan survei populasi napoleon

(4)    Bimbingan teknis pelaksanaan survei populasi ikan napoleon bagi petugas lapangan yang ada di Balai/Loka PSPL.

(5)    Survey populasi ikan napoleon di beberapa lokasi, di antaranya : perairan Kabupaten Anambas, perairan Kabupaten Tapanuli Tengah, perairan Sulawesi, perairan Raja Ampat, perairan sekitar Kepulauan  Aru dan Sulawesi Utara.

Dalam upaya perlindungan habitat, perlindungan terumbu karang dalam kawasan konservasi diharapkan dapat mendorong peningkatan populasi ikan napoleon di habitat alam.  Salah satu kawasan konservasi yang  memiliki program untuk melindungi habitat ikan napoleon adalah Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. 

c.         Upaya pelestarian

Kajian penelitian tentang pemijahan ikan napoleon sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, walaupun masih dalam tahap penelitian, Balai Besar Penelitian Perikanan Laut yang berlokasi di Gondol-Bali sudah berhasil berhasil memijahkan ikan napoleon.  Rendahnya survival rate anakan masih menjadi kendala yang belum dapat terpecahkan dalam usaha pembudidayaan ikan napoleon. 

Walaupun jenis ini sudah dapat dipijahkan, ketersediaan bibit untuk kepentingan pengkayaan populasi maupun kepentingan budidaya masih belum tersedia.  Memperhatikan hal tersebut, sampai dengan saat ini belum ada upaya yang cukup signifikan yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pengkayaan populasinya di habitat alam.

d.        Upaya pemanfaatan

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemanfaatan berkelanjutan ikan napoleon di habitat alam, diantaranya adalah :

(1)    Melakukan survei populasi ikan napoleon pada lokasi kuota sebagai dasar dalam penentuan kuota penangkapan,

(2)    Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam usaha pembesaran ikan napoleon dalam keramba jarring apung di Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna– Kepulauan Riau, dan

(3)    Melakukan kajian di wilayah mana saja, populasi ikan napoleon yang dapat dijadikan lokasi wisata selam.

e.        Kelembagaan

Koordinasi antar stakeholder terkait yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terus dilakukan sejak diperbaharuinya regulasi perlindungan terbatas ikan napoleon.   Beberapa upaya yang sudah dilakukan diantaranya adalah penyusunan  dokumen Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Ikan Napoleon dan penyusunan buku ‘Pedoman Identifikasi dan Monitoring Ikan Napoleon. Dokumen-dokumen tersebut, penyusunannya  melibatkan instansi terkait dan para pakar.  Draft tersebut masih diperlukan pembahasan lanjutan untuk penyempurnaannya.

Suatu Harapan

         Dengan dilengkapinya berbagai dokumen pengelolaan ikan napoleon termasuk regulasinya, diharapkan ke depan pengelolaan ikan napoleon ini dapat lebih baik, yaitu dengan semakin meningkatnya dampak positif dari perekonomian ikan napoleon terhadap masyarakat yang mengusahakannya dan  populasi ikan napoleon di alam beserta kelestarian ekosistem lingkungannya dapat tetap terjaga dengan baik.

(Sebagian data dan informasi dalam tulisan ini adalah hasil komunikasi pribadi dengan Prof Suharsono dari LIPI)

Klasifikasi dan Morfologi Ikan Napoleon

 

Hasil Survei Populasi Ikan Napoleon di Beberapa Tempat

Peta Sebaran Ikan Napoleon di Dunia (Sumber: LIPI 2012)

Keramba Jaring Apung Tempat Pembesaran Ikan Napoleon

Keramba Jaring Apung di Kab. Anambas

Ikan Napoleon yang Dibesarkan di Keramba Jaring Apung

Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus)

Read More --►

Ikan Hiu di Indonesia; Pemanfaatan versus Konservasinya Ikan Hiu di Indonesia; Pemanfaatan versus Konservasinya

Setidaknya Indonesia memiliki 117 jenis hiu dari 400-an jenis hiu yang ada di dunia. Suatu jumlah keragaman hayati yang patut disyukuri. Namun demikian, upaya penangkapannya-pun adalah paling tinggi di dunia, baru disusul oleh negara India. Hal itu terlihat dari jumlah produksi pada tahun 2011 sebanyak 50.000 ton. Bahkan ada beberapa data yang menyebut angka 110.000 ton. Yang manapun angkanya, itu adalah angka yang luar biasa. Bandingkan dengan produksi ikan tuna pada tahun 2010 yang jumlahnya 207.100 ton. Produksi ikan hiu tersebut, sebesar 71% merupakan hasil tangkapan sampingan (bycatch) dan 29% merupakan hasil tangkapan utama (ikan target tangkapan). Dengan melihat besaran angka tersebut, dunia melihatnya sebagai sebuah kekhawatiran, bagaimana tidak? Ikan hiu yang telah ada di alam ini sejak 400 juta tahun lalu adalah top predator dalam suatu mata rantai makanan di ekosistem perairannya. Bagaimana kalau top predator ini punah? Tentu, akan berakibat terhadap ketidak seimbangan ekosistem karena akan terjadinya ‘booming’ dari salah satu biota dalam mata rantai makanannya tadi. Itu berarti telah terjadinya sistem ekologi yang ‘tidak sehat’ dan akan berakibat terhadap kelestarian alam ini.
Produksi Ikan Hiu
Data hasil tangkapan ikan hiu selama 30 tahun terahir ini memperlihatkan tren yang terus meningkat. Puncak produksi terjadi pada tahun 2000 yaitu sebanyak 70.000 ton. Produksi tahun 1975 ‘hanya’ 17.000 ton saja. Pada tahun 2000 s/d 2005 terjadi sedikit penurunan produksi, namun dari 2005 sampai 2011 terjadi lagi kenaikan produksi. Sebagaimana diketahui, tahun 2005 terjadi perubahan pencatatan statistik perikanan hiu dimana sebelum tahun 2005, hiu hanya dikelompokkan menjadi satu nama saja, yaitu hiu. Namun, sejak tahun 2005, statistik hiu dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu; kelompok hiu tikus, hiu lanyam/lanjaman, hiu mako, hiu martil, dan botol. Hiu tikus terdiri dari dua jenis, yaitu; Alopias pelagicus dan Alopias superciliosus. Hiu lanyam/lanjaman adalah dari marga Carcharinus. Kelompok hiu mako merupakan ikan yang tergabung ke dalam suku Lamnidae yang didominasi oleh jenis Isurus spp. Hiu martil yang mudah dikenali dari kepalanya yang berbentuk menyerupai martil, adalah dari kelompok Sphyrna. Sedangkan hiu botol adalah yang tergabung ke dalam bangsa Squaliformes. Perlu diingat, bahwa satuan berat produksi hiu tersebut tidak mencerminkan satuan individunya. Karena dalam beberapa tahun terahir, penangkapan ikan hiu yang masih ukuran anakan atau-pun juvinil, sangat marak terjadi. Nama pasar untuk hiu anakan ini adalah hiu ‘baby’ yang dapat dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional maupun di supermarket. Saat ini harganya Rp 38.000/kg.
Sebenarnya habitat ikan hiu adalah laut bebas dan di laut dalam. Hiu bergerak ke pantai ketika akan beranak dan anakannya untuk sementara waktu berada di sekitaran pantai untuk tumbuh. Namun sangat disayangkan pada waktu juvenil atau anakan, ikan ini sudah ditangkapi. Sehingga sangat mengkhawatirkan akan kepunahannya.
Konservasi Ikan Hiu

Peraturan Internasional
A.     Red List IUCN
Organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan dan konservasi biota (IUCN, International Union for Concervation of Nature) telah merilis status hiu di dunia, yaitu: satu jenis masuk katagori sangat terancam punah (Critically endangered), 5 jenis masuk katagori terancam punah (Endangered), 23 jenis masuk katagori rawan punah (Vulnerable), dan 35 jenis hiu masuk katagori hampir terancam (Near Threatened). Di Indonesia setidaknya ada 40 jenis hiu yang masuk dalam Red List IUCN, yaitu:

Sangat Terancam ( Critically Endangered, CR)
Pristis microdon (hiu gergaji)

Rawan  (VU)
1.    Centrophorus squamosus (Hiu Botol)
2.    Nebrius ferrugineus (hiu gedebong)
3.    Rhincodon typus (hiu paus/tutul)
4.    Stegostoma fasciatum (hiu belimbing)
5.    Isurus paucus (hiu tenggiri)
6.    Carcharias Taurus (hiu anjing)
7.    Carcharhinus longimanus (hiu koboy)
8.    Negaprion acutidens
9.    Hemipristis elongate (hiu monas)
10.    Isurus paucus (Hiu tenggiri)
11.    Rhina ancylostoma (Hiu Barong)

Hampir Terancam (Near Threatened, NT)
1.    Heptranchias perlo (Hiu Aruey)
2.    Hexanchus griseus (Cucut meong)
3.    Centrophorus niaukang (hiu botol karang)
4.    Cirrhigaleus barbifer (hiu taji)
5.    Chiloscyllium indicum (hiu bongol)
6.    Chiloscyllium plagiosum (hiu bongo)
7.    Chiloscyllium punctatum (hiu batu)
8.    Isurus oxyrinchus  (hiu tenggiri)
9.    Pseudocarcharias kamoharai (hiu buaya)
10.    Carcharhinus amblyrhynchoides (cucut lanjam)
11.    Carcharhinus amblyrhynchos (Cucut lanjam)
12.    Carcharhinus brevipinna (Cucut lanjam)
13.    Carcharhinus dussumieri (Cucut lanjaman)
14.    Carcharhinus leucas (hiu buas)
15.    Carcharhinus limbatus (hiu lanyam)
16.    Carcharhinus macloti (Hiu aron)
17.    Carcharhinus melanopterus (Hiu blacktip)
18.    Carcharhinus obscures (Cucut lanyam)
19.    Carcharhinus plumbeus (cucut lanjaman)
20.    Carcharhinus sealei (Cucut Lanjaman)
21.    Galeocerdo cuvier (Hiu macan)
22.    Prionace glauca (Hiu biru)
23.    Scoliodon laticaudus (hiu kejen)
24.    Triaenodon obesus (Hiu karang)
25.    Atelomycterus marmoratus (hiu tokek)
26.    Eusphyra blochii (Hiu caping)
27.    Sphyrna lewini (Hiu Martil)
28.    Sphyrna zygaena (Hiu Caping)

B.     Daftar Appendix CITES
Sedangkan yang masuk ke dalam daftar Appendix CITES adalah sebagai berikut:
1.    Pada COP CITES ke 12, 2 spesies ikan hiu masuk dalam daftar Appendik II, yaitu : Cetorhinus maximus dan Rhyncodon typus
2.    Pada COP CITES ke 13, 1 spesies ikan hiu juga masuk dalam daftar Appendik II, yaitu Carcharodon carcharhias
3.    Pada COP 14, hiu jenis Pristidae (kecuali Pritis microdon) masuk dalam Daftar Appendik I CITES;
4.    Pada COP 15, 6 spesies hiu juga diusulkan untuk masuk dalam Daftar Appendik II CITES, yaitu : (1) Sphyrna leweni, (2) Sphyrna zygaena, dan (3) Sphyrna mokarran, (4) Carcharhinus plumbeus, (5)  Carcharhinus obscurus dan (6) Carcharhinus longimanus.  Namun dalam COP tersebut belum ada kesepakatan untuk menempatkan hiu dalam tambahan daftar  Appendik.
5.     Pada COP 16 (Maret 2013), 4 spesies hiu masuk dalam Daftar Appendik II CITES, yaitu :  (1) Sphyrna leweni, (2) Sphyrna zygaena, dan (3) Sphyrna mokarran, dan (4) Carcharhinus longimanus.

C.     Resolusi IOTC
Indonesia telah meratifikasi Agreement for Establishment of The Indian Ocean Tuna Comission melalui Perpres No. 09 tahun 2007 dan telah menjadi anggota IOTC sejak 09 Juli 2007, sehingga Indonesia tidak dapat menghindari untuk melalukan pengatura penangkapan hiu, terutama hiu tikus (Thresher shark). Dalam resolusi 10/12 IOTC diatur mengenai: (1) pelarangan menahan di atas kapal, memindahkan dari dan ke kapal lain, mendaratkan, menyimpan, menjual bagian mana-pun atau seluruh bangkainya dari hiu tikus (thresher sharks), (2) melaporkan tangkapan hiu tikus, (3) melpaskan kembali ke perairan laut apabila masih dalam keadaan hidup, termasuk dari hasil tangkapan hobi dan kegiatan memancing.

Peraturan Nasional
Secara nasional Indonesia merupakan penangkap ikan hiu terbesar dunia, belum ada regulasi khusus tentang pengelolaan sumberdaya hiu. Beberapa aturan tentang hiu yang telah ada, yaitu:
-Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999, telah menetapkan hiu gergaji (Pritis spp) dinyatakan sebagai jenis hiu dilindungi;
-Hiu paus (Rhyncodon typus) saat sedang dalam proses ditetapkan sebagai jenis ikan dilindungi.
-Perda Kab. Raja Ampat No. 09 Tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari Manta dan Jenis Jenis Tertentu di Perairan Laut Raja Ampat.

Tindak Lanjut 

Dengan meningkatnya trend spesies hiu yang masuk dalam kategori red list IUCN, tekanan dan kekhawatiran internasional akan kelestarian sumberdaya hiu, dan penangkapan hiu dikaitkan dengan keberlangsungan ekspor perikanan tuna. Maka perlu tidak lanjut dengan menyusun regulasi yang terkait dengan pengelolaan ikan hiu dan pengelolaan yang benar terhadap hiu beserta habitatnya agar kepentingan nasional untuk menjaga kelestarian sumberdaya hiu dapat terjaga dan juga tetap menjadi sumber pendapatan masyarakat.

Tren Produksi Ikan Hiu Nasional

Read More --►

Racun Akar Pohon Tuba untuk Menangkap Ikan Racun Akar Pohon Tuba untuk Menangkap Ikan

Di Pantai Anyer, Banten, kalau sore hari dimana air laut lagi surut, banyak penduduk yang mencari ikan dengan cara menggunakan potongan akar tuba yang telah ditumbuk-tumbuk agar cairan racunnya keluar kemudian dicelupkan ke genangan air diantara terumbu karang. Dengan demikian apapun jenis ikan yang ada disitu akan mabuk kemudian diambil-lah ikan-ikan mabuk tersebut. Yang jadi persoalan adalah ikan yang didapat terdiri dari berbagai jenis dan ukuran. Sampai ikan yang sangat kecil seukuran kuku jari-pun diambilnya juga. Tentu hal tersebut tidak baik bagi lingkungan.

Penulis pernah berkunjung ke Pantai Strand di kota Townville di negara bagian Queensland-Australia. Disana orang mancing untuk rekreasi saja diatur secara ketat. Pengaturan tersebut melingkupi ikan-ikan yang boleh atau dilarang ditangkap berdasarkan: jenis ikan, jantan atau betina, ukuran, tempat, dan musim dan juga diatur bahwa setiap pemancing hanya boleh bawa 3 joran dan atau 6 mata kail. Sebagai contoh ikan baramundi/kakap yang boleh ditangkap adalah yang berukuran >10 inc bagi yang jantan. Apabila ketangkap berukuran kurang dari itu, maka ikan tangkapan tersebut harus dikembalikan ke perairan laut. Aturan mancing rekreasi dan lainnya di negara-negara maju memang rigid, itu dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan lingkungannya. Di negara kita tentu berat untuk bisa seperti itu, karena faktor ekonomi masyarakat masih menjadi kendala.

Para pencari ikan dengan racun akar pohon tuba banyak dilakukan oleh penduduk setempat sebagai mata pencaharian, sebagian kecil saja yang melakukannya hanya sebagai rekreasi atau iseng.

Pantai Anyer

Sepenggal ekosistem karang di pantai Anyer

Nelayan sedang mencelupkan racun tuba

Anak-anak mencari ikan dengan racun akar pohon tuba

Ikan sangat kecil-pun diambil juga

Anak moa yang sudah mabuk kena racun tuba

Ikan tangkapan hasil diracun

Berbagai jenis dan ukuran yang didapat dari tangkapan

Sebagian aturan memancing di negara bagian Queensland-Australia

Di pantai Queensland yang biasa digunakan untuk mancing disediakan alat ukur ikan

Read More --►